Keterangan Gambar:

Komisi VI DPR RI ditengah kunjungan kerjanya dalam rangka kesiapan industri bioenergi nasional
bersama Direksi PT SGN dan PT Enero –  Mojokerto (29/7).

 

 

Mojokerto, 29 Juli 2025 — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke PT Energi Agro Nusantara (Enero) dan PT Sinergi Gula Nusantara. Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI tersebut dilaksanakan dalam rangka meninjau langsung kesiapan industri bioenergi Nasional.  Selama kunjungan bersama anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, didampingi oleh Mahmudi, Direktur Utama PT SGN & Puji Setiawan, Direktur PT Enero beserta jajaran. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan strategis legislatif terhadap program swasembada pangan dan ketahanan energi nasional yang sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

 

“Kami mendukung penuh pengembangan industri energi baru terbarukan, khususnya bioetanol berbasis tebu, sebagai salah satu pilar strategis dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Kolaborasi antara PT Sinergi Gula Nusantara dan PT Energi Agro Nusantara kami nilai sebagai bentuk nyata sinergi BUMN dalam menjawab tantangan transisi energi sekaligus mendukung program dekarbonisasi nasional,”ujar Ahmad Labib saat kunjungan kerja ke PT Enero di Mojokerto.

 

Direktur Utama PT SGN, Mahmudi, dalam sambutannya menegaskan bahwa prioritas utama PT SGN saat ini adalah pencapaian swasembada gula nasional sebagai fondasi ketahanan pangan dan energi terbarukan. "Selain target swasembada gula nasional, arah strategis kami secara bertahap menuju penguatan industri bioetanol, sejalan dengan agenda besar energi terbarukan Nasional," jelas Mahmudi.

 

PT Enero sebagai entitas pengolahan bioetanol dari bahan baku tebu milik PT SGN memiliki kapasitas strategis untuk mendukung konversi energi fosil ke energi hijau. Pemanfaatan limbah dan tetes tebu menjadi bioetanol bukan hanya memberikan nilai tambah bagi industri gula, tetapi juga menjadi solusi energi berkelanjutan.

 

Anggota Komisi VI DPR RI menilai bahwa transformasi yang tengah dilakukan oleh
PT SGN melalui PT Enero merupakan langkah visioner yang patut didorong secara regulatif dan anggaran. Selain mendukung kebijakan pengurangan emisi karbon, hal ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi berbasis desa dan memperkuat ketahanan nasional di sektor energi.

 

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan pelaku industri dalam mendorong program strategis nasional. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia diyakini mampu tidak hanya berswasembada pangan, tetapi juga menjadi pelopor energi hijau.

 

Mengenai PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN):

PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) yang dikenal dengan Sugar Co merupakan perusahan sub-Holding Gula PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang bergerak di bidang usaha agro industri komoditas gula.  Perusahaan didirikan pada tanggal 17 Agustus 2021 berdasarkan  hukum pendirian merujuk pada Surat Menteri BUMN Nomor S-527/MBU/07/2021 tanggal 26 Juli 2021. Pendirian perusahaan PT Sinergi Gula Nusantara dalam rangka restrukturisasi bisnis gula PTPN Grup, adalah merupakan merupakan salah satu dari 88 Proyek Strategis Nasional (PSN) Pemerintah guna mendukung pencapaian swasembada gula nasional.

 

Perusahaan mengkonsolidasi 36 Pabrik Gula Perkebunan Nusantara yang tersebar dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Saat ini Perusahaan melakukan upaya-upaya restrukturisasi bisnis gula dan transformasi usaha di sektor pengolahan tanaman tebu (off farm), kemitraan budidaya perkebunan (on farm), peningkatan kesejahteraan petani tebu rakyat serta unit-unit pendukungnya guna meningkatkan kinerja maupun produktivitas Perusahaan.

 

Keterangan Lebih Lanjut:

Yunianta

Corporate Secretary

PT Sinergi Gula Nusantara

Phone: +62 821-3218-7778

Email: [email protected]

Head Office: Jl Proklamasi Nomor 25 Jakarta